BI DORONG KERANGKA KEBIJAKAN TERINTEGRASI HADAPI FRAGMENTASI GLOBAL

21556581

IQPlus, (4/8) - Fragmentasi geoekonomi, transformasi digital, hingga meningkatnya risiko sistemik membuat pendekatan kebijakan yang selama ini berjalan secara sektoral tidak lagi memadai. Bank sentral kini dituntut mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar keuangan, hingga koordinasi fiskal. Pesan tersebut disampaikan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-20 dan Call for Papers di Bali (31/7), yang tahun ini mengangkat tema "Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and Systemic Risks".

Destry menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, riset bank sentral perlu diarahkan pada empat agenda prioritas. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, memperdalam analisis mengenai keuangan digital dan implikasi perkembangan sistem pembayaran digital, kecerdasan artifisial (AI), fintech, aset kripto, serta mata uang digital terhadap kebijakan bank sentral. Ketiga, mengembangkan pengukuran risiko sistemik dan pengawasan makrofinansial yang mampu mengantisipasi risiko siber, perubahan iklim, likuiditas, hingga risiko lintas negara. Keempat, memperkuat kredibilitas kelembagaan dan komunikasi kebijakan sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik.

"Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem riset yang berkualitas dan relevan bagi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global," tegas Destry.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menekankan bahwa ketidakpastian global yang semakin kompleks menuntut penguatan koordinasi kebijakan. Dalam menghadapi trilema kebijakan antara stabilitas nilai tukar, mobilitas arus modal, dan independensi kebijakan moneter, kebijakan moneter tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu didukung oleh kebijakan fiskal, makroprudensial, serta pengelolaan likuiditas yang saling melengkapi. Menurutnya, koordinasi yang kuat antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam konferensi ini. Pada aspek fragmentasi geoekonomi, para akademisi menyoroti meningkatnya peran guncangan global terhadap kebijakan moneter, perdagangan, dan investasi, yang menuntut penguatan koordinasi kebijakan, pemanfaatan analisis berbasis skenario (scenario analysis), serta kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung ketahanan investasi. Di bidang transformasi digital, diskusi mengulas pesatnya perkembangan digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), dan inovasi keuangan yang mengubah sistem pembayaran, uang, dan pasar keuangan. Para pembicara juga membahas berbagai model uang digital, termasuk stablecoins, tokenized deposits, dan wholesale central bank digital currencies (CBDC), serta pentingnya membangun ekosistem keuangan digital yang lebih efisien, saling terhubung (interoperable), dan tangguh (resilient) di masa depan.

Konferensi internasional BMEB dihadiri oleh peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional. Forum ini menjadi momentum bagi akademisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara berbagi pemikiran dan pengalaman untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Partisipasi pada Call for Papers BMEB tahun ini mampu menghimpun 354 naskah lengkap dari 34 negara. Melalui forum ini, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan guna menghasilkan riset yang relevan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global. (end)