PURBAYA TANGGAPI PANDANGAN FRAKSI DPR RI SOAL RAPBN 2027

23847048

IQPlus, (27/8) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan.

Ia menegaskan, RAPBN 2027 dirancang untuk tetap mendukung agenda pembangunan nasional di tengah gejolak perekonomian global.

"APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra yang mendorong agar belanja negara diarahkan secara lebih selektif kepada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat, Purbaya mengatakan hal tersebut telah dirumuskan dalam RAPBN 2027.

Sejumlah program mencakup percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, serta percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di bidang kesehatan, pemerintah akan memperluas akses layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan transformasi sistem kesehatan, optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan, serta revitalisasi rumah sakit.

Pemerintah juga akan memperkuat program perlindungan sosial (perlinsos) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

"Pemerintah juga akan menyediakan rumah murah, melakukan renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta menata permukiman dan lingkungan," ujar Menkeu.

Sementara menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Purbaya mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran.

"Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional," katanya.

Adapun Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik sekaligus meningkatkan penerimaan perpajakan.

Menanggapi hal itu, Bendahara Negara menyampaikan pemerintah akan meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan guna menyediakan ruang fiskal.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia (SDM), peningkatan kepatuhan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyempurnaan sistem Coretax, CEISA, dan SIMBARA, termasuk melalui program bersama lintas instansi.

Selain itu, pemerintah akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga.

DPR RI kemudian menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut. (end/ant)