OJK SIAPKAN PENGAWASAN BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS MULAI 2027

31442501

IQPlus, (11/11) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keberadaan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) berpotensi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bursa tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027 seiring peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito dalam kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang, Selasa (10/11). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT OJK ke-15 dan diikuti sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat umum.

Dalam kesempatan tersebut, Sarjito menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal agar kekayaan komoditas Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito.

Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki potensi besar pada sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Namun, potensi tersebut perlu didukung penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas daerah.

Sarjito juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Dengan tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan harga acuan komoditas nasional sekaligus memperkuat posisinya dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.

Selain itu, transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan diperlukan untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar.

Kepada mahasiswa, Sarjito mengajak generasi muda untuk berpikir kritis dan memahami potensi maupun tantangan ekonomi daerah. Ia juga mendorong mahasiswa berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti kepada OJK serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.

Kerangka tersebut mencakup aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa. (end)